Pornografi, model baru penjajahan yang mencengkram moral bangsa. Banyak dampak negatif yang dapat meresahkan masyarakat. Pemerintah tengah berusaha untuk memblokade akses pornografi. Lantas, apakah usaha pemerintah tersebut tidak berdampak signifikan? Apa solusi kongkret untuk meminimalisasi akses pornografi?
Mesin pencari Google menunjukkan fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan peringkat ke-5 yang terbanyak dalam hal pencarian dengan kata kunci “sex” di internet. Hal ini bisa kita kaitkan dengan banyaknya konten pornografi yang diakses oleh masyarakat, khususnya pengguna internet di Indonesia.
Masih segar di benak kita, kasus video asusila artis Nazril Ilham alias Ariel Peterpan, Luna Maya, dan Cut tari yang sempat heboh di dunia maya. Azhari bersaudara juga pernah menjadi korban kejahatan pelecehan seksual di dunia maya. Belum lagi video-video asusila amatir lain yang tersebar bebas. File video tersebut sebagian besar tersebar di blog dan forum online. Masyarakat dengan sangat mudah bisa mengunduh materi-materi pornografi.
Seks bebas, kehamilan diluar nikah, dan aborsi terutama pada generasi muda merupakan hantu yang selalu mengancam akibat penjajahan pornografi. Dr. Boyke mengungkap fakta bahwa 50 persen pengunjung klinik aborsi berumur 15-20 tahun dan 44 persen hamil di luar nikah. Bahkan, rata-rata setiap menit ada dua remaja melakukan aborsi. Pemicu seks bebas adalah karena pelaku terlalu sering terpapar konten pornografi dan pornoaksi.
Pemerintah tengah berusaha untuk meminimalisasi kemungkinan pornografi dapat diakses di internet. Contoh usaha pemerintah itu adalah dengan adanya Undang Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE). UU ITE mengatur transaksi data yang memanfaatkan media elektronik sebagai media pengirimannya.
Meskipun sudah terdapat peraturan yang jelas di UU ITE, pada penerapannya pemerintah acap kali mengalami kebobolan. Sistem pemblokadean situs porno masih prematur. Terbukti terdapat beberapa pengguna internet yang bisa mengakalinya. Tiap jamnya, jumlah situs porno di dunia bertambah lebih dari seribu. Hal tersebut menjadikan sistem pembokadean situs porno semakin sulit ditegakkan.
Pemerintah menggandeng pihak penyedia layanan internet swasta untuk terlibat. Dalam praktiknya, pihak penyedia layanan internet berperan dalam memblokade secara teknis situs-situs terlarang. Pemerintah bertindak sebagai regulator yang memastikan penyedia layanan internet sudah memblokade situs-situs terlarang sesuai dengan daftar situs terlarang pemerintah.
Surabaya menuju Cyber City
Dewasa ini, pemerintah kota Surabaya mencanangkan slogan, “Menuju Surabaya Cyber City”. Cyber City yang dimaksud adalah masyarakat kota Surabaya yang tidak buta dan siap menggunakan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.
Maraknya penyebaran konten pornografi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi menjadi tantangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dalam menyukseskan program Surabaya Cyber City. Dinas Komputer dan Informatika Kota Surabaya wajib melakukan tindakan preventif agar dapat meminimalisasi konten pornografi yang dapat diakses oleh masyarakat kota Surabaya.
Dalam rangka menyukseskan Surabaya Cyber City, pemerintah Surabaya harus melakukan penyuluhan program internet sehat kepada lapisan masyarakat pengguna layanan internet.
Menggunakan Perangkat Lunak Antipornografi
Kita tidak bisa menggantungkan urusan pemblokadean situs terlarang pada pihak penyedia layanan internet swasta saja. Kita harus proaktif untuk menerapkan solusi alternatif untuk membantu suksesnya. Salah satunya adalah dengan menggunakan perangkat lunak antipornografi kepada masyarakat sekitar kita. Mudahnya, kita bisa mampir ke warnet-warnet sekitar untuk memberi perangkat lunak antipornografi.
Bekerja sama dengan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat
Pemerintah bisa melibatkan ormas dan LSM yang peduli dengan masalah penjajahan pornografi. Ormas dan LSM berperan sebagai penghimbau kepada masyarakat agar menggunakan internet secara bijak. Dengan bekerja sama dengan ormas dan LSM yang ada, penyuluhan internet sehat dapat dilaksanakan secara sporadis di tiap kecamatan.
Bekerja sama dengan Instansi Pendidikan
Merupakan rahasia umum bahwa pelajar adalah sasaran empuk dari penetrasi pornografi. Pemerintah harus mengarahkan instansi pendidikan sebagai pihak pengontrol siswanya dalam berinternet. Selain itu, Instansi pendidikan berperan sebagai penghimbau siswanya agar tidak terjerumus dalam jurang pornografi.
Kepolisian Bergerak Proaktif dalam Melaksanakan Razia Pornografi
Polisi, sebagai pelayan masyarakat, harus turut serta memerangi pornografi. Dengan bekerjasama dengan instansi terkait, polisi dapat melakukan razia konten pornografi yang terdapat pada media elektronik. Hal ini dapat menumbuhkan rasa was – was dan jera bagi penyebar konten pornografi.
Tindakan preventif yang diperkuat dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan instansi yang terkait dapat menekan dampak-dampak negatif akibat pornografi. Jika masyarakat kota Surabaya lebih bijak dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, maka kota Surabaya akan siap menjadi Surabaya Cyber City. Tidak hanya siap di infrastrukturnya saja, melainkan juga siap di pengetahuan dan moral masyarakatnya.
Mesin pencari Google menunjukkan fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan peringkat ke-5 yang terbanyak dalam hal pencarian dengan kata kunci “sex” di internet. Hal ini bisa kita kaitkan dengan banyaknya konten pornografi yang diakses oleh masyarakat, khususnya pengguna internet di Indonesia.
Masih segar di benak kita, kasus video asusila artis Nazril Ilham alias Ariel Peterpan, Luna Maya, dan Cut tari yang sempat heboh di dunia maya. Azhari bersaudara juga pernah menjadi korban kejahatan pelecehan seksual di dunia maya. Belum lagi video-video asusila amatir lain yang tersebar bebas. File video tersebut sebagian besar tersebar di blog dan forum online. Masyarakat dengan sangat mudah bisa mengunduh materi-materi pornografi.
Seks bebas, kehamilan diluar nikah, dan aborsi terutama pada generasi muda merupakan hantu yang selalu mengancam akibat penjajahan pornografi. Dr. Boyke mengungkap fakta bahwa 50 persen pengunjung klinik aborsi berumur 15-20 tahun dan 44 persen hamil di luar nikah. Bahkan, rata-rata setiap menit ada dua remaja melakukan aborsi. Pemicu seks bebas adalah karena pelaku terlalu sering terpapar konten pornografi dan pornoaksi.
Pemerintah tengah berusaha untuk meminimalisasi kemungkinan pornografi dapat diakses di internet. Contoh usaha pemerintah itu adalah dengan adanya Undang Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE). UU ITE mengatur transaksi data yang memanfaatkan media elektronik sebagai media pengirimannya.
Meskipun sudah terdapat peraturan yang jelas di UU ITE, pada penerapannya pemerintah acap kali mengalami kebobolan. Sistem pemblokadean situs porno masih prematur. Terbukti terdapat beberapa pengguna internet yang bisa mengakalinya. Tiap jamnya, jumlah situs porno di dunia bertambah lebih dari seribu. Hal tersebut menjadikan sistem pembokadean situs porno semakin sulit ditegakkan.
Pemerintah menggandeng pihak penyedia layanan internet swasta untuk terlibat. Dalam praktiknya, pihak penyedia layanan internet berperan dalam memblokade secara teknis situs-situs terlarang. Pemerintah bertindak sebagai regulator yang memastikan penyedia layanan internet sudah memblokade situs-situs terlarang sesuai dengan daftar situs terlarang pemerintah.
Surabaya menuju Cyber City
Dewasa ini, pemerintah kota Surabaya mencanangkan slogan, “Menuju Surabaya Cyber City”. Cyber City yang dimaksud adalah masyarakat kota Surabaya yang tidak buta dan siap menggunakan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.
Maraknya penyebaran konten pornografi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi menjadi tantangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dalam menyukseskan program Surabaya Cyber City. Dinas Komputer dan Informatika Kota Surabaya wajib melakukan tindakan preventif agar dapat meminimalisasi konten pornografi yang dapat diakses oleh masyarakat kota Surabaya.
Dalam rangka menyukseskan Surabaya Cyber City, pemerintah Surabaya harus melakukan penyuluhan program internet sehat kepada lapisan masyarakat pengguna layanan internet.
Menggunakan Perangkat Lunak Antipornografi
Kita tidak bisa menggantungkan urusan pemblokadean situs terlarang pada pihak penyedia layanan internet swasta saja. Kita harus proaktif untuk menerapkan solusi alternatif untuk membantu suksesnya. Salah satunya adalah dengan menggunakan perangkat lunak antipornografi kepada masyarakat sekitar kita. Mudahnya, kita bisa mampir ke warnet-warnet sekitar untuk memberi perangkat lunak antipornografi.
Bekerja sama dengan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat
Pemerintah bisa melibatkan ormas dan LSM yang peduli dengan masalah penjajahan pornografi. Ormas dan LSM berperan sebagai penghimbau kepada masyarakat agar menggunakan internet secara bijak. Dengan bekerja sama dengan ormas dan LSM yang ada, penyuluhan internet sehat dapat dilaksanakan secara sporadis di tiap kecamatan.
Bekerja sama dengan Instansi Pendidikan
Merupakan rahasia umum bahwa pelajar adalah sasaran empuk dari penetrasi pornografi. Pemerintah harus mengarahkan instansi pendidikan sebagai pihak pengontrol siswanya dalam berinternet. Selain itu, Instansi pendidikan berperan sebagai penghimbau siswanya agar tidak terjerumus dalam jurang pornografi.
Kepolisian Bergerak Proaktif dalam Melaksanakan Razia Pornografi
Polisi, sebagai pelayan masyarakat, harus turut serta memerangi pornografi. Dengan bekerjasama dengan instansi terkait, polisi dapat melakukan razia konten pornografi yang terdapat pada media elektronik. Hal ini dapat menumbuhkan rasa was – was dan jera bagi penyebar konten pornografi.
Tindakan preventif yang diperkuat dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan instansi yang terkait dapat menekan dampak-dampak negatif akibat pornografi. Jika masyarakat kota Surabaya lebih bijak dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, maka kota Surabaya akan siap menjadi Surabaya Cyber City. Tidak hanya siap di infrastrukturnya saja, melainkan juga siap di pengetahuan dan moral masyarakatnya.
0 komentar